Hidayatullah.com–- Kebijakan
Menteri Kesehatan (Menkes) Dr. Nafsiah Mboi terkait kampanye penggunaan
kondom pada kelompok seks berisiko terus mendapatkan protes dari
masyarakat. Keinginan Menkes untuk menggalakkan penggunaan kondom untuk
kelompok seks berisiko, termasuk kepada remaja dinilai justru mengajak
para remaja dan Anak Baru Gede (ABG) melakukan seks bebas.
Ace
Wiria salah satu aktivis Ummatul Muslimin (UMI) menjelaskan bahwa
gagasan Menkes tersebut justru membuka celah bagi legalisasi pelacuran.
Baginya menunda kehamilan memang diperbolehkan untuk kasus-kasus
tertentu, namun itu tidak digunakan untuk pasangan yang sudah resmi
menikah, bukan mengajarkan penggunaan tersebut kepada remaja yang masih
di luar nikah. Bagi Ace, salah satu solusi permasalahan HIV/AIDS adalah
pendekatan agama pada para remaja dan generasi muda, agar tidak
terbiasa dengan kehidupan bebas.
“Pertama ya kita dari keluarga,
orangtua harus tidak lepas pengawasan anak-anak. Nomor satu pendidikan
akidah yang kuat di rumah, kemudian kita pilihkan lembaga-lembaga
pendidikan yang menunjang,” jelas Umahat kepada hidayatullah.com.
Karenanya,
Ace mengharap Menkese lebih mengutamakan nilai-nilai agama dalam
menyelesaikan masalah remaja dan generasi muda di Indonesia, bukan
dengan bagi-bagi kondom gratis.
Sementara itu, Hardjito Warno,
Ketua Jurnalis Islam Bersatu (JITU) juga berharap masyarakat lebih peka
dalam melihat permasalahan kondom ini. Baginya permasalahan utama bukan
pada subjektifitas dari Menkes-nya. Tapi peraturan untuk mengatur
penggunaan kondom di Indonesia dinilai tidak jelas dan lebih liberal
dari negara liberal itu sendiri.
“Ya sekarang lihat aja di
supermarket-supermarket bagaimana kondom itu dipajang bebas dietalase
kasir. Anda memberi uang 15 ribu ke anak umur 10 tahun untuk beli kondom
di situ pasti dikasih.”
Menurut Hardjito, sebelum ada gagasan
kampanye kondom dari Menkes pun, masalah kondom di Indonesia sudah
berjalan bebas mulai dari iklan-iklan yang tayang setiap waktu di TV
bahkan di sela-sela film anak-anak,” jelas wartawan Aljazeerah ini.
Hardjito
berharap masyarakat tidak menyoroti posisi Menkes, tapi gagasan
penolakan kondom ini lebih kepada penekanan terhadap pemerintah untuk
membuat aturan yang mengatur secara ketat penggunaan kondom hanya untuk
mereka yang sudah sah menjadi suami istri.
“Masalah penyakit
kelamin, HIV/AIDS dan sebagainya itu hadir karena ketidakpahamnya
masyarakat atas agama mereka sendiri. Ditambah pemerintah kita tidak
membuat aturan jelas mengenai batasan dalam penjualan kondom ini.
Harusnya yang bisa membelinya mereka yang sudah jelas sah sebagai suami
Istri dan harus ada pelarangan dan tindakan hukum jika yang membelinya
adalah orang yang belum menikah, terutama tindakan hukum kepada pihak
penjualnya juga,” ujar pria yang juga anggota Komite Solidaritas Untuk
Rakyat Palestina (KISPA) ini.*
Menteri Kesehatan (Menkes) Dr. Nafsiah Mboi terkait kampanye penggunaan
kondom pada kelompok seks berisiko terus mendapatkan protes dari
masyarakat. Keinginan Menkes untuk menggalakkan penggunaan kondom untuk
kelompok seks berisiko, termasuk kepada remaja dinilai justru mengajak
para remaja dan Anak Baru Gede (ABG) melakukan seks bebas.
Ace
Wiria salah satu aktivis Ummatul Muslimin (UMI) menjelaskan bahwa
gagasan Menkes tersebut justru membuka celah bagi legalisasi pelacuran.
Baginya menunda kehamilan memang diperbolehkan untuk kasus-kasus
tertentu, namun itu tidak digunakan untuk pasangan yang sudah resmi
menikah, bukan mengajarkan penggunaan tersebut kepada remaja yang masih
di luar nikah. Bagi Ace, salah satu solusi permasalahan HIV/AIDS adalah
pendekatan agama pada para remaja dan generasi muda, agar tidak
terbiasa dengan kehidupan bebas.
“Pertama ya kita dari keluarga,
orangtua harus tidak lepas pengawasan anak-anak. Nomor satu pendidikan
akidah yang kuat di rumah, kemudian kita pilihkan lembaga-lembaga
pendidikan yang menunjang,” jelas Umahat kepada hidayatullah.com.
Karenanya,
Ace mengharap Menkese lebih mengutamakan nilai-nilai agama dalam
menyelesaikan masalah remaja dan generasi muda di Indonesia, bukan
dengan bagi-bagi kondom gratis.
Sementara itu, Hardjito Warno,
Ketua Jurnalis Islam Bersatu (JITU) juga berharap masyarakat lebih peka
dalam melihat permasalahan kondom ini. Baginya permasalahan utama bukan
pada subjektifitas dari Menkes-nya. Tapi peraturan untuk mengatur
penggunaan kondom di Indonesia dinilai tidak jelas dan lebih liberal
dari negara liberal itu sendiri.
“Ya sekarang lihat aja di
supermarket-supermarket bagaimana kondom itu dipajang bebas dietalase
kasir. Anda memberi uang 15 ribu ke anak umur 10 tahun untuk beli kondom
di situ pasti dikasih.”
Menurut Hardjito, sebelum ada gagasan
kampanye kondom dari Menkes pun, masalah kondom di Indonesia sudah
berjalan bebas mulai dari iklan-iklan yang tayang setiap waktu di TV
bahkan di sela-sela film anak-anak,” jelas wartawan Aljazeerah ini.
Hardjito
berharap masyarakat tidak menyoroti posisi Menkes, tapi gagasan
penolakan kondom ini lebih kepada penekanan terhadap pemerintah untuk
membuat aturan yang mengatur secara ketat penggunaan kondom hanya untuk
mereka yang sudah sah menjadi suami istri.
“Masalah penyakit
kelamin, HIV/AIDS dan sebagainya itu hadir karena ketidakpahamnya
masyarakat atas agama mereka sendiri. Ditambah pemerintah kita tidak
membuat aturan jelas mengenai batasan dalam penjualan kondom ini.
Harusnya yang bisa membelinya mereka yang sudah jelas sah sebagai suami
Istri dan harus ada pelarangan dan tindakan hukum jika yang membelinya
adalah orang yang belum menikah, terutama tindakan hukum kepada pihak
penjualnya juga,” ujar pria yang juga anggota Komite Solidaritas Untuk
Rakyat Palestina (KISPA) ini.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar